News PKB Jombang – Keberadaan tempat wisata di Jombang selama ini belum bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup maksimal kepada pemerintah setempat. Ini lantaran masih sering terjadi komunikasi yang tidak sehat antar pihak yayasan dan pemerintah daerah (Pemda). Sehingga tidak ada kerjasama yang baik antar keduanya demi pengembangan tempat wisata tersebut.

Selama ini pihak yayasan diketahui lebih berkuasa dari sisi pengelolaan tempat wisata. Demikian juga dengan pengelolaan keuangan yang harus dibayarkan parawisata kepada petugas saat hendak masuk, termasuk uang parkir.

Demikian itu seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, H Miftahul Huda kepada media ini. Wakil rakyat dari PKB Jombang ini mengatakan, sejumlah tempat wisata di Jombang sebetulnya memiliki potensi yang cukup besar untuk menambah PAD, asalkan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pihak yayasan dan pemerintah daerah, menurutnya harus segera mulai melakukan kerjasama yang sifatnya sama-sama menguntungkan dalam pengelolaan tempat wisata. Ia mendorong setidaknya, soal penataan parkir dapat dikelola pemerintah daerah untuk menambah PAD.

“Sekarang kan di Jombang (di Kecamatan Mojoagung, red) carut marutnya kan dari situ, tidak ada pengembangan parkir. Karena masih dikuasai oleh yayasan,” ujarnya, Senin (25/12/2017).

Kerjasama antar yayasan dan pemerintah daerah dalam pengembangan tempat wisata, paparnya, sudah dilakukan di Demak, Jawa Tengah. Kotak untuk pembayaran retribusi parawisata saat hendak masuk dikelola sepenuhnya oleh yayasan, sementara pengelolaan parkir dikelola pemerintah daerah.

“Di Demak tidak, di sana ada kerjasama antar yayasan dan pemerintah daerah, merekrut dari parkirnya yang nanti masuk PAD. Kemudian kotak yang ada di dalam itu adalah milik yayasan. Bagus memang ini,” tambah dia.

Untuk mewujudkan hal itu, Sekretaris FPKB Jombang ini akan memanggil pihak yayasan untuk membincangkan soal upaya pengembangan tempat wisata tersebut. Sehingga parawisata akan lebih banyak mengunjungi tempat wisata di Jombang.” Jombang mau saya undang nanti ketua yayasannya,” bebernya.

Lain dari itu, menurut dia, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan tempat wisata tersebut. Ini dilakukan agar pengunjung terus meningkat. Tentu, kata dia, harus dengan pengelolaan parkir yang tertata dengan baik, juga infrastruktur yang memadai.

“Jadi ada dua kepentingan, yang pertama bagaimana cara merekrut parawisata dengan penataan parkir dan infrastruktur yang akan diprogramkan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here