News PKB Jombang – Dorongan wakil rakyat kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Jombang hingga saat ini masih berjalan di tempat. Meski dorongan ini didasarkan pada keprihatinannya atas kasus penyalahgunaan narkoba di Jombang yang kian marak.

“Sekira dua minggu yang lalu, kita kumpulkan leading sektor dan beberapa lintas, diantaranya kepolisian, dinas pendidikan bahas masalah narkoba. Sudah disepakati untuk mendirikan BNK, tapi sampai saat ini belum ada greget apa-apa,” kata anggota Komisi D DPRD Jombang, Fatimatuz Zahro, Jumat (27/10/2017).

Pembentukan BNK di Jombang ini menurutnya sudah seharusnya mendapat atensi serius dari pemerintah daerah. Sebabnya, sebuah daerah yang selama ini dikenal dengan Kota Santri tak selayaknya menyandang kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi.

Anggota F-PKB ini membeberkan, dari data yang dikantongi, pengungkapan terkait kasus narkoba di Jombang tembus peringkat tiga tingkat Jawa Timur. Sementara untuk kasus penyalahgunaan narkoba peringkat kedua setelah Bangkalan Madura.

“Secara pengungkapan kasus narkoba, Jombang peringkat ketiga se-Jawa Timur setelah Surabaya, Sidoarjo kemudian Jombang. Dan kasus penyalahgunaan narkoba Jombang peringkat kedua setelah Bangkalan Madura,” bebernya.

Karena itu, Bu Fat sapaan akrabnya mendesak pemerintah daerah untuk segera mendirikan BNK, sebagai jawaban atas kasus yang menurut dia cukup memprihatinkan ini. “Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera mendirikan BNK itu,” ujarnya.

Terlebih Jombang, lanjutnya, sudah memiliki lahan untuk rehabilitasi korban dari kasus narkoba ini. Lahan tersebut merupakan salah satu syarat untuk bisa membentuk BNK.

“Syarat mengajukan salah satunya harus punya lahan untuk rehabilitasinya, Jombang sudah punya karena dulu di Jombang sempat ada, cuma tidak aktif,” pungkasnya. (sul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here