News PKB Jombang – Fraksi PKB bersikukuh memandang madrasah diniyah dan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Jombang. Ini terungkap dalam sidang paripurna pandangan umum Fraksi DPRD Jombang terkait beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Kamis (25/08/2016).

Mohamad Muhaimin juru bicara Fraksi PKB dalam sidang tersebut menyatakan, Pemerintah Daerah harus sepenuhnya mengakomodir madrasah diniyah dan pondok pesantren.

“Pemerintah tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap penyelenggara pendidikan. Perda pendidikan harus mencerminkan dan menjamin bahwa seluruh penyelenggara pendidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundangan,” jelas Muhaimin.

Sementara Ketua Fraksi PKB, H. Mas’ud Zuremi menyatakan, ada satu frasa dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi keberatan FPKB.

“Ada kata dapat pada pasal 13 ayat (3) yang bagi FPKB sangat tidak tepat. Keberadaan kata itu secara tidak langsung mengartikan bahwa, dukungan terhadap pesantren bisa saja tidak sama dengan pendidikan non pesantren. Atau dukungan yang itu menjadi tidak sepenuhnya,” tegas Mas’ud.

Menurutnya, berbeda dengan apabila kata dapat tersebut ditiadakan. Artinya secara eksplisit ayat itu akan menyatakan dukungan sepenuhnya kepada pesantren.

Ayat (3) pasal 13 pada Raperda itu berbunyi; ‘Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumberdaya pendidikan pada Madrasah, Pondok Pesantren, Lembaga pendidikan lainnya, serta Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal’.

Lebih jauh Mas’ud menambahkan, substansi mengapa FPKB menolak kata dapat pada ayat tersebut, lebih karena FPKB tidak menghendaki adanya diskriminasi perlakuan terhadap penyelenggara pendidikan.(ans/slh)

Baca Juga : Ini 3 Alasan Pesantren Masuk Perda Pendidikan Jombang

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here