Gus Dur: Ekonomi Islam, Baru Sebuah Impian dan Utopia

0
2

News PKB Jombang – Terus terang, saya selama ini masih melihat gagasan “ekonomi Islam” sebagai sesuatu yang serius. Bagi saya, gagasan itu belum banyak beranjak dari utopia semula: Perekonomian berskala luas yang mampu menyejahterakan kehidupan warga masyarakat, melalui perangkat-perangkat dan mekanisme lengkap, yang membedakannya secara total dari perekonomian lain yang sudah dikenal dunia saat ini, kapitalisme dan sosialisme.

Untuk menguji skeptisisime itu, apakah ia benar atau salah, marilah kita bahas permasalahannya dari berbagai sudut pandang, yaitu dari visinya, mekanisme pengaturan ekonomi yang dikembangkannya, dan capaian perangkat yang telah dicapainya selama ini. Ketiga hal di atas merupakan unsur-unsur utama dari sesuatu yang dinamakan sistem, sedangkan andaian adanya ekonomi Islam itu sendiri selalu keluar dalam bentuk sistem. Sebuah sistem memerlukan sebuah konsep yang utuh, karenanya dengan melihat ketiga unsur itu kita lalu dapat pula melihat apakah sudah ada atau tidaknya sebuah konsep utuh yang bernama konsep ekonomi Islam.

Pendekatan ini patut diambil, karena ia memberikan hasil pantauan yang memiliki obyektivitas yang dapat diakui semua pihak dan dapat dipertahankan secara ilmiah. Cara lain, dengan memaksakan postulat-postulat normatif atas apa yang dinamakan ekonomi Islam itu sendiri; seperti terbaca dalam kerangka acuan diskusi ini, jelas tidak memadai untuk mencapai sebuah kesimpulan obyektif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dilihat dari visinya, apa yang dikenal dengan istilah ekonomi Islam bergerak dari idealisme leluhur akan persamaan antara sesama umat manusia. Martabat yang dimiliki manusia dengan adanya persamaan itu, dengan sendirinya tidak boleh dilecehkan oleh hawa nafsu, keserakahan dan eksploitasi antara sesama umat manusia. Karenanya, manusia dilindungi dari praktek-praktek manipulatif dan eksploitatif, maupun seluruh warga masyarakat secara kolektif.

Bentuk-bentuk perlindungan itu bersifat normatif, seperti larangan memakan dan mengusahakan barang riba, larangan melakukan penimbangan barang dan manipulasi harga, larangan mengurangi upah dan kompensasi lain bagi pekerja. Dengan demikian, modal tidak diperbolehkan bergerak terlepas dari acuan moral yang luhur: Menyejahterakan taraf hidup manusia, bukannya menyengsarakan taraf hidup seorang warga pun dalam kehidupan masyarakat.

Untuk memungkinkan terwujudnya wawasan egaliter ideal itu, ditampilkan pola-pola hubungan kerja dan transaksi usaha yang berwatak saling menguntungkan antara pemilik modal, pengelola usaha dan pekerja. Sederetan istilah seperti mudharabah, salam, murabahah, qirodl, dan seterusnya. Lalu digali dari khazanah literatur hukum agama (fiqh) dalam Islam. Dengan cara demikian lalu dilakukan eliminasi atas praktek-praktek seperti pembungaan uang, penimbunan barang, spekulasai surat-surat berharga. Kesemua praktek itu dinilai, secara normatif tentunya, sebagai bagian manipulatif dan eksploitatif dari kapitalisme, pengandaian yang sebenarnya justru menunjukkan pengambilan sikap dari sosialisme.

Di sisi lain, visi yang dikembangkan adalah pemunculan pelaku ekonomi yang memiliki prakarsa pribadi untuk mencari untung (profit motive) dan jaminan akan keselamatan milik pribadi (al mill, al fardli, personal property), dari pengambilalihan oleh penguasa tanpa melalui proses hukum yang sah. Kecendrungan meniadakan harta benda miliki pribadi oleh negara dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan adigium utama Marxisme, yang melandasi sosialisme, yaitu pemilikan alat-alat produksi oleh masyarakat secara kolektif. Diharapkan dengan mengambil pola normatif yang baik dalam kombinasi dengan hak perorangan warga masyarakat untuk menumpuk kekayaan, akan diperoleh keseimbangan antara kebutuhan perorangan warga masyarakat disatu pihak, dan kebutuhan masyarakat itu sendiri secara kolektif. Dengan indah, Islam mempertemukan dua jenis kebutuhan itu dalam sebuah tindakan yang sekaligus dijadikan salah satu pilar Islam: Zakat.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dilihat dari sudut pandang visinya tentang kehidupan dalam bidang ekonomi, Islam telah menyajikan sesuatu yang unik, yang memang membedakannya secara mendasar dari kapitalisme dan sosialisme.

Jika ditilik dari sudut perangkat atau mekanisme ekonomik yang dikembangkannya, terlihat bahwa Islam belum mampu mengembangkan keunikannya sendiri. Memang tersedia perangkat transaksional seperti praktek-praktek yang telah disebutkan di atas, tetapi jelas sisi-sisi teknis seperti itu tidak dapat digunakan secara mendasar antara apa yang dinamai ekonomi Islam dan kedua sistem ekonomi besar yang lainnya itu. Demikian pula, larangan riba dan penimbunan barang dan spekulasi surat-surat berharga juga tidak merupakan sesuatu yang secara mendasar dapat disebut sebagai “ciri khas ekonomi Islam”. Sosialisme pada dasarnya juga berpandangan demikian, dan bahkan sudah pula membuktikan hal itu tidak dapat dibendung tanpa merusak efisiensi, yang merupakan salah satu tolak ukur utama keberhasilan ekonomi suatu masyarakat. Justru kapitalisme, yang memperkenankan kedua hal itu diberlakukan di dalam lingkungannya, yang berhasil melakukan kontrol atas penimbunan dan spekulasi, melalui sistem futures trading dikombinasikan dengan undang-undang anti-trust atau anti-monopoli, dan pengaturan bursa saham secara ketat!

Sistem pajak progresif, diversifikasi bidang usaha (guna mencegah monopoli), sistem perbankan yang relatif murah biayanya dan pengaturan harga oleh mekanisme pasar, semuanya itu adalah ciri-ciri perangkat yang efisien dalam suatu perekonomian, dan kesemuanya itu berasal dari kapitalisme. Sosialisme kini secara praktis sudah mengubah dirinya dengan melakukan adaptasi atas perangkat-perangkat tersebut. Dengan demikian, sosialisme di kebanyakan negara telah dinyatakan mati, digantikan oleh sosio-kapitalisme atau sosialisme kapitalistik. Apakah ekonomi Islam juga harus berkelamin ganda seperti itu? Kalau ya, maka pada dasarnya sudah tidak ada lagi ekonomi Islam, karena menyalahi visinya semula.

Dilihat dari sudut capaiannya, gagasan ekonomi Islam masih belum menyajikan sesuatu yang definitif, yang dapat digunakan untuk mengukur “kadar ke-Islama-an” sebuah perekonomian. Ia masih menggunakan ekonometri kapitalistik dalam mengalokasikan anggaran belanja negara melalui proses pengendalian inflasi oleh peredaran uang dan seterusnya.

Secara menyeluruh, kaum muslimin belum dapat melepaskan diri dari globalitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh sistem produksi dan niaga kapitalistik, sehingga bagaimanapun dicoba untuk mengembangkan sebuah ‘sistem ekonomi’ yang sesuai dengan visi idelaistik yang dimiliki gagasan ekonomi Islam itu sendiri. Dengan ungkapan lain, visi itu sendiri, jika ingin diwujudkan, haruslah diproses melalui perangkat, mekanisme dan capaian-capaian kapitalistik. Tentunya sangat sukar bagi kita untuk menerima kehadiran “ekonomi Islam” seperti itu sebagai sesuatu yang konsepsional. Sementara itu, rangkaian percobaan yang dilakukan hingga kini masih berskala mikro, sehingga praksis dari konstruk teoritik yang dihasilkannya lalu terasa menjadi terpotong-potong dan sama sekali tidak memiliki keutuhan.

Mungkin penilaian di atas terdengar sebagai vonis hukuman mati bagi gagasan ekonomi Islam. Memang demikian, jika gagasan itu sendiri tidak dapat dikembangkan menjadi konsep yang jelas sistemnya, bukan hanya sekedar cita-cita mulia belaka. Dalam kenyataan, memang konsep sistemik dari ekonomi Islam belum muncul, yang ada barulah sejumlah tesa yang berbentuk politik-ekonomi.

Terpulang kepada kita semualah untuk membuktikan ada atau tidaknya secara konsepsional apa yang dinamakan ekonomi Islam, melalui upaya penalaran rasional dan kejujuran intelektual yang penuh dan integritas keilmuan yang utuh.

Kumpulan Karangan Abdurrahman Wahid
Bagian Kedua: DIMENSI-DIMENSI KEISLAMAN
Sumber –

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here