News PKB Jombang – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangksa (F-PKB) Jombang, Muhaimin mengingatkan dua hal penting amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yaitu terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masayarakat.

Dua hal itu juga hingga kini menurutnya, menjadi sorotan partai politik besutan para kiai ini. F-PKB, kata dia, menginginkan adanya langkah konkret terkait bagaimana amanat UU desa tersebut bisa diinternalisasikan dengan baik di setiap desa.

“Bahkan dua hal tersebut menjadi bagian sorotan pembicaraan di sela-sela Bimtek (bimbingan teknis) F-PKB yang diselenggarakan DPP PKB di Bali pada Selasa, 31 Oktober 2017 lalu,” katanya, Selasa (6/11/2017).

Pria yang juga sebagai salah seorang anggota Komisi A DPRD Jombang ini mengungkapkan, realisasi dari amanat UU desa tersebut saat ini dinilai banyak yang masih belum maksimal.

Dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya, beber dia, baik proses perencanaan pembangunan hingga pada tahap realisasi masih perlu diperbaiki. Belum lagi, lanjutnya, terkadang pembangunan tersebut tidak dilalui dengan musyawarah yang partisipatif antar warga dan pemerintah desanya.

“Sebagaimana yang telah dilakukan pelaksanaan pembangunan, jalan, irigasi TPT dan Bumdes masih belum mampu secara maksimal dapat merubah tingkat perekonomian di tingkat desa,” jelas Muhaimin.

Dalam kondisi ini, Muhaimin mengatakan perlu ada langkah-langkah yang tepat agar amanat UU desa di atas cukup bisa dirasakan manfaatnya oleh setiap desa dan warganya.

“Sehingga perlu ada produk baru terkait hal tersebut, yaitu padat karya produktif. Ini diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian di tingkat desa,” ujarnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here