DPRD Khawatirkan Warga Kehilangan Hak Konstitusionalnya di Pilbup Jombang 2018

0
188

News PKB Jombang – Kalangan DPRD Jombang mengkhawatirkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat yang selama ini masih terus dikeluhkan warga sebab pelayanannya yang dinilai kurang baik. Kondisi ini tentu akan berdampak pada momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jombang 2018 mendatang.

Bahkan dampak terburuknya, menurut wakil rakyat ini, warga akan kehilangan hak konstitusionalnya, atau mereka tidak bisa ikut andil untuk menyalurkan hak suaranya. Lantaran mereka banyak yang belum terdaftar di data kependudukan Jombang.

“Base data yang diambil untuk DPS dan DPT adalah berdasarkan data rekam kependudukan, untuk itu warga masyarakat yang belum rekam data agar segera melakukam rekam kalau tidak ingin kehilangan hak konstitusionalnya,” kata Ketua F-PKB Jombang, Kartiyono, Kamis (28/9/2017).

Untuk itu, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi oleh Dispendukcapil Jombang. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada Jombang kian mendekat. Ia mendorong Dispendukcapil secepatnya melakukan evaluasi kinerjanya. Selanjutnya, imbuhnya, Dispendukcapil bisa melakukan terobosan-terobosan baru yang lebih mempermudah dalam melayani warga.

“Harus ada penyerderhanaan proses pelayanan agar tidak terkesan sulit, namun akurasi datanya juga harus valid. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini juga sering dianggap bahwa mengurus data kependudukan di Jombang dianggap sulit,” imbuh dia.

Disamping itu, untuk membantu mempercepat peran dan tugas Dispendukcapil dalam hal ini, anggota Komisi A DPRD Jombang ini mengungkapkan harus ada kerjasama yang baik antar Dispendukcapil dengan sejumlah Camat serta pemerintah desa se-Jombang.

“Makanya saya berharap ada peran yang lebih aktif dari para camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan sosialisasi dan membantu masyarakat yang merasa kesulitan,” paparnya. (Arif)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here