News PKB Jombang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang mempertanyakan perkembangan program pemberdayaan masyarakat desa yang telah berjalan sekian tahun.

Program tersebut misalnya mulai munculnya PPK (program pengembangan kecamatan) dengan 3 produk unggulanya dalam pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Produk di atas diantaranya UEP (uang ekonomi produktif), SPP (simpan pinjam perempuan) dan dilanjutkan P2KP (program penanggulangan kemiskinan di perkotaan).

Pada konteks P2KP, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku. Tak hanya itu, masyarakat juga didorong terlibat aktif dalam pelaksanaan program ini di wilayah, kelurahan, dan desanya masing-masing.

“Namun yang perlu kita sikapi sampai sejauh mana perkembangan program serta pegelolaan keuangan yang hari ini dikelola UPK baik yang berkantor di kecamatan maupun desa. Ini penting karena dana tersebut terus bergulir,” kata Muhaimin salah satu anggota Komisi A DPRD Jombang, Sabtu (23/12/2017).

Ia mengungkapkan, sejumlah program pemberdayaan masyarakat desa itu hendaknya dimaksimalkan dengan baik. Sehingga asas manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa secara berkepanjangan.

Namun demikian, anggota Fraksi PKB Jombang ini hingga kini belum melihat perkembangan program pemberdayaan masyarakat desa itu. Muhaimin mengatakan, jika tidak berkembangnya program tersebut diakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan, baik di ranah pendanaan ataupun saat realisasi program, ia mendorong agar secepatnya disikapi. Pemerintah daerah menurutnya juga perlu menyikapi dalam persoalan ini.

“Program untuk kepentingan masyarakat, ketika ada penyimpangan atau macet juga perlu kita cari jalan keluarnya. Dan peran pemerintah daerah juga seperti apa dalam hal ini,” pungkas Muhaimin. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here