News PKB Jombang – Dugaan keberadaan sejumlah toko modrern, seperti halnya Indomart, Alfamart dan sejenisnya di Jombang masih menjadi perhatian kalangan DPRD setempat.

Selain DPRD meminta dinas terkait juga unsur lain yang berwenang untuk segera melakukan identifaksi terkait dugaan tersebut, wakil rakyat ini juga meminta untuk menutup kegiatan usahanya. Langkah ini bisa dilakukan setelah pihak berwenang cukup mengantongi bukti saat melakukan upaya identifaksi dugaan di atas.

“Kalau memang belum mengantongi ijin bisa saja dilakukan penutupan kegiatan usaha kalau memang sudah dipersuasi tidak kunjung memenuhi persyaratan usaha,” kata Kartiyono, anggota komisi A DPRD Jombang, Rabu (8/11/2017).

Longgarnya dunia usaha belakangan ini, menurutnya memang harus diimbangi dengan pengawasan yang cukup ketat oleh pihak yang berwenang. Segala perundang-undangan yang mengatur dalam dunia usaha, kata Kartiyono, termasuk perijinan tidak boleh dilewatkan.

“Kalau itu dilakukan secara massif insyaallah akan ada dampak kepatuhan bagi para dunia usaha yang selama ini merasa memang sangat longgar,” ujar pria yang juga Ketua F-PKB DPRD Jombang ini.

Namun di sisi lain, Kartiyono tak menafikan dunia usaha akan menambah keuangan daerah melalui pajak atau retribusi yang diberikan. Meski begitu, paparnya, mematuhi terhadap aturan harus tetap dilakukan.

“Memang akan ada tambahan kontribusi bagi PAD melalui pajak daerah dan retribusi yang akan bisa meningkatkan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here