News PKB Jombang – Penggunaan dana desa (DD) di Jombang, hingga saat ini masih menjadi sorotan. Wakil rakyat menilai penggunaan DD masih perlu lebih dioptimalkan. Ini lantaran di lapangan menurutnya,  masih banyak proses realisasi program yang bersumber dari DD itu mulai perencanaan hingga pelaporan masih perlu pengawasan intens.

“Amanat UU No 6 2014 tentang desa, tidak ada lain bagaimana peningkatan kesehjateraan masyarakat benar-benar terwujud. Fakta di lapangan masih banyak dana desa yang perlu mendapatkan pengawalan mulai perencanaan sampai pada pelaporan,” kata Muhaimin, anggota F-PKB Jombang, Kamis (26/10/2017).

Ia mengurai, sesuai fakta yang diketahui di lapangan, adakalanya musyawarah yang diadakan desa guna membahas sebuah program tidak aspiratif. Program yang direncanakan cendrung bersifat keinginan, tidak didasarkan pada kebutuhan desa.

“Tahapan rembug warga yang tidak aspiratif, hingga berakibat program tidak didasarkan pada kebutuhan tapi sebuah keinginan, sehingga keterlibatan masyarakat sangat kurang,” bebernya.

Akibatnya, ulas dia, realisasi program hasil rembug yang tidak aspiratif itu, tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Buruknya perencanaan akan menyebapkan adanya program yang tidak bisa langsung dimanfaatkan secara keseluruhan,” ujarnya.

Lain dari itu, ia juga menyebut, beberapa program desa terkadang tumpang tindih antar program satu dengan program lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya identifikasi titik program.

“Untuk itu saya berharap hindari penyalahgunaan wewenang pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya. (fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here